BUMDes Desa Dayeuhluhur

Post a Comment
BUMDes Ardibaya Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya Desa Dayeuhluhur berdiri 26 Desember 2016, sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya Desa Dayeuhluhur.

Maksud dan tujuan pendirian BUMDesa ini sesuai dengan Peraturan Desa No 8 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 yaitu untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di dayeuhluhur. Selain itu dikatakan juga didalam pasal 3 tujuan berdirinya BUMDesa Ardibaya ini adalah :

  1. Meningkatkan perekonomian Desa Dayeuhluhur ;
  2. Meningkatkan pendapatan asli Desa Dayeuhluhur ;
  3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Dayeuhluhur
  4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Dayeuhluhur;
Didalam penegembangan jenis usahanya BUMDesa Ardibaya telah diatur dalam
Peraturan Desa No 8 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 1 Yaitu sebagai berikut :
  1. Usaha Bisnis Sosial/Serving;
  2. Usaha Keuangan/Banking;
  3. Bisnis Penyewaan/Renting;
  4. Usaha Lembaga Perantara/Brokering;
  5. Usaha Perdagangan/Trading;
  6. Usaha Bersama/Holding;
  7. Usaha Kontraktor/Contracting;
BUMDesa Ardibaya mulai berjalan pada tanggal 6 November 2017, kemudian BUMDesa memulai usahanya dibidang Bisnis Penyewaan/Renting yaitu Mesin Molen. Bisnis ini berjalan kurang lebih 2 tahun sampai dengan pertengahan tahun 2019.

Pada tanggal 3 bulan Oktober 2019 Pemerintah Desa mengadakan perubahan kepengurusan BUMDesa Ardibaya, Pemerintahan Desa Dayeuhluhur dan seluruh unsur terkait, membentuk kembali kepengurusan BUMDesa Ardibaya, yang berangotakan para pemuda yang memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang sesuai, supaya BUMDesa Ardibaya kedepanya lebih baik, dari segi Administrasi dan terstrukturnya BUMDesa Ardibaya sehingga apa yang dicita-citakan tercapai.
Berikut adalah susunan Kepengurusan BUMDes Desa Dayeuhluhur

  • DIREKTUR
  • ADE IDIK CAHYADIK
  • SEKRETARIS
  • SULAEMAN BAROKAH
  • BENDAHARA
  • NUNUNG NURDIN, S.Pd
  • BADAN PENGAWAS
  • DENI
  • UNIT PENYEWAAN
  • KETUA = ADE RIZKY AKBAR, S.Kep
    ANGGOTA = RIFAN FAUZI
    ANGGOTA = RENDI TAUFIK ABDILLAH
  • UNIT PERDAGANGAN
  • KETUA = UJANG SODIK
    ANGGOTA = WILDAN ZULKARNAEN, S.Pd
    ANGGOTA = MAMAT, S.Pd
  • UNIT KONTRAKTOR
  • KETUA = DADANG NURHIDAYAT
  • UNIT PERIKANAN
  • KETUA = HENDI



ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES ) ARDIBAYA
DESA DAYEUHLUHUR - KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.
Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:
  1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalampengelolaanaset ekonomi desa,
  2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baikdalam jaringan pasar,
  3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
  4. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
  5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukunganteknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukunganpembinaan dan regulasi.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi.Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melaluipengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbanganbagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakanpembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.
Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab XPasal 87 Ayat 1 yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang     Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah Anggaran Dasar BUM Desa sebagai berikut  :

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
  1. Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa Ardibaya disingkat (BUMDesa) Ardibaya
  2. BUMDesa Ardibaya ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 2019
  3. BUMDesa Ardibaya ini berkedudukan di Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

BAB II
DASAR HUKUM

Pasal 2
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
  3. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Desa Dayeuhluhur No 8 Tahun 2016 Tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Ardibaya;
BAB III
ARTI DAN LOGO

Pasal 3


Logo BUMDes Desa Dayeuhluhur, Jatinagara, ciamis, Jawa Barat
Logo BUMDes Dayeuhluhur
  1. Huruf “A” yang artistik ini bermakna kepercayaan diri, inovasi, dan kreatif
  2. BUMDes merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa yaitu Desa Dayeuhluhur
  3. Ardibaya merupakan nama leluhur (karuhun) Desa Dayeuhluhur di masa lalu, dan mempunyai arti “Ardi” yaitu Luhur dan “Baya” berasal dari kata “Daya” Kemampuan jadi Ardibaya adalah Kemampuan yang Luhur. jika ingin tahu siapa saja leluhur Desa Dayeuhluhur Berikut Daftarnya : "Daftar Leluhur (Karuhun) Desa Dayeuhluhur"
  4. Visual warna :
  • Warna hitam simbolisasi dari kemakmuran, kuat, dan percaya diri.
  • Warna hijau simbolisasi dari keramahan terhadap lingkungan serta pengayom bagi masyarakat Desa Dayeuhluhur.
  • Warna merah simbolisasi dari semangat BUMDesa Ardibaya dalam mencapai cita-citanya yaitu penguatan ekonomi masyarakat Desa.
BAB IV
ASAS

Pasal 4
BUMDesa Ardibaya ini berasaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V
VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi BUMDesa Ardibaya adalah Ekonomi Berdikari.

Pasal 6

Misi BUMDesa Ardibaya adalah sebagai berikut :
a. Menggali potensi ekonomi Desa untuk didayagunakan.
b. Membuka pola wirausaha masyarakat.
c. Memberikan solusi Ekonomi Berdikari
d. Menciptakan lapangan pekerjaan.
e. Kewirausahaan syariah.
f. Sinergitas ekonomi antar Dusun.

BAB VI
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7
Pembentukan BUMDesa Ardibaya dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 8

Sebagai usaha Desa, pembentukan BUMDesa bertujuan untuk :
  1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakar desa.
  2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggotamasyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
  3. Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa.

Pasal 9

Pemberdaya ekonomi masyarakat melalui BUMDes mempunyai sasaran :
  1. Terlayaninya masyarakat di Desa Dayeuhluhur dalam pengembangan unit-unit usaha.
  2. Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Dayeuhluhur sesuai dengan potensi desa dan keputusan masyarakat.

BAB VII
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 10

BUMDesa ini berbentuk badan usaha yang merupakan milik dari Pemerintahan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.


Pasal 11

BUMDesa ini bersifat mengelola Potensi dan Aset Desa dan mengembangkan perekonomian Desa yangmenguntungkan.

BAB VIII
UNIT – UNIT USAHA

Pasal 12
1) Jenis unit usaha BUMDesa meliputi antara lain unit usaha :
  • Bisnis Penyewaan/Renting
  • Kontraktor/Contracting
2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.


BAB IX
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur BUMDes Desa Dayeuhluhur, Jatinagara, Ciamis, Jawa Barat
Struktur BUMDes Dayeuhluhur
1. Organisasi BUMDesa berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa Dayeuhluhur
2. Susunan organisasi BUMDes terdiri dari :
    a. Komisaris/Penasehat : Kepala Desa Dayeuhluhur
    b. Badan Pengawas
    c. Direksi :
  • Direktur
  • Manajer Administrasi/Sekretaris
  • Manajer Keuangan/Bendahara
3. Susunan struktur BUMDesa disesuaikan dengan kebutuhan desa.
4. Kebijakan untuk pengembangan unit usaha dari BUMDesa ditetapkan oleh Pengurus.



BAB X
PERMODALAN

Pasal 14

Keuangan dan harta benda BUMDesa diperoleh dari :
  1. Kekayaan desa atau bantuan / hibah kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
  2. Bantuan / hibah dari APBD Kabupaten
  3. Bantuan / hibah dari APBD Propinsi
  4. Bantuan / hibah APBN
  5. Kerjasama dengan pihak swasta / pihak ketiga (investor)
  6. Pinjaman kepada lembaga keuangan. pinjaman atas nama pemerintah desa harus mendapatkanpersetujuan BPD.
  7. Hasil usaha yang sah.


BAB XI
PEMBAGIAN HASIL USAHA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15
  1. Hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.
  2. Pembagian Hasil Usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan LPJ dengan realisasi sebagai berikut :
  • Disetor ke APBDes sebesar 30%
  • Pemupukan Modal BUMDesa sebesar 20 %
  • Insentif Komisaris/Penasehat5%
  • Insentif Badan pengawas sebesar 5 %
  • Insentif Pengurus30%
  • Dana pendidikan dan sosial sebesar 5%
  • Biaya Oprasional/Cadangan 5%
Pasal 16
  1. Pengurus BUMDesa memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Komisaris/Penasehat yang dilaksanakan setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  2. Pada tiap akhir bulan pengurus BUMDesa harus membuat laporan keuangan yang meliputi :
  • Laba Rugi
  • Neraca
  • Perubahan Modal

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 17
  1. Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUMDesa bersama Komisaris dan BadanPengawas.
  2. Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga(ART).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDesa Ardibaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


ANGGARAN  RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDesa ) ARDIBAYA
DESA DAYEUHLUHUR - KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS

BAB I
UMUM

Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga  (ART) BUMDesa Ardibaya  merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) BUMDesa Ardibaya dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku  dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang  ada dalam Anggaran Dasar termaksud. 

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 2


1. Kepengurusan BUMDesa dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan        Desa.
2. Pengelola  BUMDes dan Pengawas diangkat dan di berhentikan oleh Penasehat/Komisaris                  berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug          desa.
3. Persyaratan menjadi Pengelola BUMDes  meliputi :
  • Masyarakat Desa Dayeuhluhur yang mempunyai jiwa wirausaha.
  • Berdomisili dan menetap di Desa Dayeuhluhur sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
  • Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha Ekonomi Desa.
  • Pendidikan minimal setingkat SMU / Madrasah Aliyah / SMK atau sederajat.
  • Dapat mengoprasikan komputer.
  • Tidak menjabat Direksi/Pengelola BUMDesa 3 periode berturut – turut.
4. Pengelola BUMDes dapat diberhentikan dengan alasan :
  • Meninggal dunia.
  • Telah usai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga BUMDesa.
  • Mengundurkan diri.
  • Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga dapat menghambat perkembangan kinerja BUMDesa.
  • Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3
  1. Untuk keperluan pengawasan BUMDesa dapat dibentuk Badan Pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat Desa.
  2. Badan pengawas BUMDesa terdiri dari minimal 2 orang yaitu ketua dan sekretaris merangkap sebagai anggota.
  3. Pengangkatan ketua dan anggota badan pengawas dilakukan melalui musyawarah Desa oleh Komisaris.

BAB III
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLA BUMDESA ARDIBAYA

Pasal 4
Susunan kepengurusan BUMDes  Ardibaya terdiri dari :
  1. Komisaris/Penasehat
  2. Pengelola/Dewan Direksi BUMDesa
  3. Badan Pengawas
Pasal 5
  1. Komisaris/Penasehat sebagai mana di maksud dalam Pasa l4 huruf a di jabat secara ex Officie oleh Kepala Desa.
  2. Pengelola/Direksi/Dewan Direksi BUMDesa Ardibaya sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 huruf b, ini terdiri dari Direktur/Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Manager Unit. Serta mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Badan Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mewakili kepentingan  masyarakat.

Pasal 6

1. Tugas dan tanggung jawab pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya adalah              sebagai berikut :
    A. Komisaris / Kepala Desa Dayeuhluhur
  • Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
  • Mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan pengurus Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa) Ardibaya berdasarkan hasil Musyawarah Desa Dayeuhluhur
  • Mengawasi pelakssanaan kegiatan usaha dan kinerja kepengurusan;
  • Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha;
  • Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa;
  • Menyusun serta menyampaikan laporan Tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ardibaya kepada Bupati melalui Camat.
    B. Badan Pengawas :
  • Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah;
  • Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya;
  • Jika terdapat kelalaian penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus sehingga dapat membahayakan jalannya kegiatan dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya, pengawas melaporkan kepada Komisaris dan Forum musyawarah ditingkat Desa sebagai bahan pertimbangan forum Musyawarah;
  • Menyusun serta menyampaikan laporan tertulis maupun lisan hasil pengawasannya serta langkah-langkah tindakan yang telah diambilnya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun komisaris/kepada Forum Musyawarah ditingkat Desa;
    C. Direksi
        Dewan direksi terdiri dari :
        1. Direktur
  • Terselengaranya semua ketentuan-ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ardibaya;
  • Mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ardibaya;
  • Membimbing, membina dan mengatur setiap pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan yang ada;
  • Menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
  • Membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya kepada Komisaris/Kepala Desa Dayeuhluhur.

        2. Manajer Administrasi/Sekretaris
  • Menyelenggarakan semua administrasai Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya.
  • Apabila Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ardibaya berhalangan dan atau dalam keadaan tidak dapat menjalankan tugasnya maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabDirektur.
        3. Bendahara
  • Membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan ( infentaris ) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya;
  • Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Ardibaya;
  • Membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ardibaya;
        4. Manager/Kepala Unit Usaha
  • Menyelenggarakan semua administrasi kegiatan bidang usahanya;
  • Membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan Bidang Usaha kepada Direktur/Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
Pasal 7

  1. BUMDes mengangkat karyawan di unit usaha yang berasal dari warga Desa Dayeuhluhur.
  2. Untuk besarnya gaji karyawan ditentukan oleh BUMDesa.
  3. Pemberian gaji karyawan diberikan setiap akhir bulanan.
  4. telahdisepakati BUMDesa dengan karyawan.
  5. Guna pengembangan unit usaha, BUMDesa dapat mengajukan anggaran keAPBDes Desa melalui musyawarah dengan Badan Pengawas.
  6. Karyawan yang diangkat oleh BUMDesa mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai denganperjanjian yang telah disepakati.
  7. BUMDesa dapat mengangkat konsultan bidang dengan persetujuan pengawas demi terwujudnyatransparasi, akuntanbilitas, validitas, dan kelancaran operasional BUMDes.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal  8
1) Komisaris/Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
  • Mendapatkan tunjangan/insentif.
  • Menggunakan fasilitas  sarana / prasarana  yang  dimiliki  BUMDesa  untuk  kelancaran Pengelolaan BUMDesa “Ardibaya”.
2) Komisaris/Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
  • Memberikan nasehat kepada Pengelola BUMDesa Ardibaya dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Ardibaya.
  • Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang sedang dihadapi dan  dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes Ardibaya.
  • Menegur dan menjatuhi sanksi kepada pengelolaan BUMDesa Ardibaya bila pengurus BUMDes Ardibaya berlaku melangar ketentuan yang ada.
3) Komisaris/Kepala Desa berwenang :
  • Meminta   penjelasan   dari   Pengelola  BUMDesa   Ardibaya mengenai   persoalan  yang menyangkut pengelolaan usaha desa. 
  • Melindungi  usaha  Desa  terhadap  hal – hal   yang   dapat   menurunkan dan merusak citra kinerja BUMDesaArdibaya.

  • Pasal 9
1) Direksi/Pengelola BUMDes dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
  • Mendapatkan tunjangan/insentif.
  • Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk memperlancar pengelolaan BUMDesa Ardibaya.
2) Direksi/Pengelola BUMDesa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
  • Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa Ardibaya,agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum desa.
  • Menggali  dan   memanfaatkan   potensi   usaha   ekonomi   desa   untuk    meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
  • Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.
  • Menjaga nama baik dan atau citra BUMDesa Ardibaya.
  • Melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
  • Wajib mempertanggung jawabkan segala hal terkait dengan pengelolaan BUMDesa
  • Mengadakan Musyawarah dengan para stake holder sekurang – kurangnya 1 tahun sekali.
3) Direksi/Pengelola BUMDes berwenang :
  • Melakukan kerjasama dengan lembaga - lembaga yang berada di dalam dan luar Desa
  • Melakukan kerja sama dengan para wirausaha.
  • Melakukan pengelolaan BUMDesa secara menyeluruh.
  • Menggali potensi ekonomi Desa yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa serta membangun perekonomian masyarakat.
  • Melakukan kerjasama dengan para investor luar dengan catatan berkordinasi dengan Stakeholder yang ada.

Pasal  10
1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak :
  • Mendapatkan tunjangan/insentif.
  • Menggunakan  fasilitas   sarana/prasarana  yang  dimiliki  BUMDesa  untuk  kelancaran pengelolaan BUMDesa Ardibaya.
2) Badam Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban :
  • Menyelenggarakan musyawarah / rapat umum  untuk   membahas   kinerja  BUMDesa sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
  • Melakukan pengawasan terhadap  kinerja Direksi/Pengelola BUMDesa.
  • Memberikan saran serta pendapat terhadap kinerja Direksi/Pengelola BUMDes
  • Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.
  • Menjaga nama baik dan atau citra BUMDes Ardibaya.
  • Melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan :
  • Pemilihan dan pengangkatan Pengawas.
  • Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa.
  • Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pengelola BUMDesa.
  • Menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum.
  • Membuat laporan kinerja Direksi/pengelola BUMDes untuk dilaporkan kepada Komisaris/Kepala Desa serta untuk bahan rapa tahunan BUMDesa.

BAB V
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal  11

  1. Masa bakti Komisaris/Penasehat selama masih menjabat Kepala Desa.
  2. Masa Bakti Pengelola BUMDesa selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali melalui Musyawarah Desa.
  3. Masa Bakti Badan Pengawas selama 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali melaluiMusyawarah Desa.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12
1) Sangsi kepengurusan :
  • Apabila pengurus terdapat penyimpangan seperti ketidak jujuran kedisiplinan dan hal – hal yangmerugikan BUMDesa akan mendapat surat peringatan satu, dua, tiga dan apabilamasih melakukan kesalahan dan pelanggaran diteruskan surat peringatan dua (PHK).
2) Sangsi pihak luar :
  • Apabila terdapat penyimpangan yang menjurus ke tindakan kriminal seperti pencurian,pengrusakanakan dikenakan sangsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

BAB VI
SUMBER PERMODALAN

Pasal 13
Keuangan dan harta benda BUMDes diperoleh dari :
  1. Kekayaan Desa atau bantuan / hibah kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
  2. Bantuan / hibah dari APBD Kabupaten
  3. Bantuan / hibah dari APBD Propinsi
  4. Bantuan / hibah APBN
  5. Kerjasama dengan pihak swasta / pihak ketiga (investor)
  6. Pinjaman kepada lembaga keuangan. pinjaman atas nama pemerintah desa harus mendapatkanpersetujuan BPD.
  7. Hasil usaha yang sah.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 14
1) Jenis usaha BUMDes Ardibaya meliputi usaha-usaha antara lain
  1. Bisnis Penyewaan/Renting : BUMDes Ardibya Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat Desa Dayeuhluhur. Jenis usaha yang di jalankan unit Bisnis Penyewaan/Renting ini yaitu :
  • Jasa Penyewaan alat mesin Molen
  1. Perdagangan/Trading : BUMDes Ardibaya Menjalankan bisnis perdagangan dengan menjual hasil produksi masyarakat Desa atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan Desa. Unit Perdagangan/Trading ini yaitu :
  • Bisnis beras di Desa Dayeuhluhur.

BAB VII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA, INVESTOR, BAGI HASIL INVESTASI

Pasal 15
BUMDes Ardibaya dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
  1. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesayang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Badan Pengawas.
  2. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelolaBUMDesa dan tidak mengakibatkan hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup diberitahukan secaratertulis kepada Badan Pengawas.

Pasal 16
Investor atau Pemodal adalah pihak yang memiliki modal untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Modal dipinjamkan oleh pemodal dengan cara membeli surat surat berharga yang ditawarkan oleh emiten Investor memperoleh keuntungan berupa dividen. Investor yang di maksud disini adalah warga atau organisasi yang ada di Desa Dayeuhluhur.

Pasal 17
Bagi hasil investasi yang di maksudkan disini adalah suatu bentuk aktiva yang di tanamkan pihak luarBUMDesa Ardibaya dalam bentuk saham guna memperoleh deviden sesuai dengan presentase nilai investasi yang ditanam oleh investor.
Pembagian prosentase Deviden sebagai berikut :
  • Pemilik 50%
  • Biaya perawatan dan cadangan kerusakan 25%
  • Kas BUMDesa 25%

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN BUMDES

Pasal 18

  1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUMDes.
  2. Dalam  hal BUMDes tidakdapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
  3. Unit  Usaha  milik  BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan  yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan mengenai kepailitan.

Pasal 19

  1. BUMDes dapat dibubaran dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan RapatUmum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri olehsekurangkurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Penngawas.
  2. Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini , makaKetua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu)minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila forum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpamengindahkan forum rapat.
  3. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDes hanyadapat diambil jika BUMDes ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidakada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pemeriksatidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi BUMDes.
  4. Bilamana BUMDes dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pemeriksa di bawahpengawasan Badan Pengawas dan sisa kekayaan BUMDes setelah dikurangi dengan segalakewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Dayeuhluhur.


BAB IX
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 20
Perubahan Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan olehmusyawarah Pengurus BUMDes, Komisaris dan Badan Pengawas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian olehmusyawarahBUMDes.

*******
Berikut Profil Unit Usaha BUMDes Ardibaya
Unit Usaha Perdagangan/Trading BUMDes Desa Dayruhluhur

Sumber : Sulaeman Barokah (Sekretaris BUMDes Ardibaya)


Related Posts

Post a Comment

Follow by Email